Penasihat Keamanan Nasional Filipina Eduardo Ano tiba untuk menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kantor perdana menteri di Tokyo, Jepang, 15 Juni 2023. REUTERS
MANILA - Penasihat keamanan nasional Filipina pada Jumat menyerukan agar diplomat Tiongkok diusir karena dugaan kebocoran percakapan telepon dengan seorang laksamana Filipina dalam peningkatan signifikan pertikaian sengit di Laut Cina Selatan.
Kedutaan Besar Tiongkok di Manila telah mengatur “tindakan berulang-ulang untuk melibatkan dan menyebarkan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi”, dengan tujuan menyebarkan perselisihan, perpecahan, dan perpecahan, kata Eduardo Ano dalam sebuah pernyataan.
Tindakan tersebut “tidak boleh dibiarkan tanpa sanksi tanpa sanksi serius”, katanya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian menyebut komentar tersebut provokatif dan mengatakan diplomat Tiongkok di Filipina harus diizinkan melakukan tugasnya.
“Tiongkok dengan sungguh-sungguh meminta pihak Filipina untuk secara efektif menjaga pelaksanaan tugas normal personel diplomatik Tiongkok, berhenti melakukan pelanggaran dan memprovokasi, dan menahan diri untuk menyangkal fakta,” kata Lin pada konferensi pers rutin di Beijing.
Tidak Bermaksud Memicu Perang, Presiden Marcos Ingin Selesaikan Perselisihan dengan China
Kantor Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan kementerian luar negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Kedua negara telah terlibat dalam serangkaian pertikaian sengit tahun lalu di wilayah sengketa Laut Cina Selatan ketika Filipina, yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya, meningkatkan aktivitas di perairan yang diduduki oleh penjaga pantai Tiongkok yang luas.
Ketika diminta untuk mengomentari perselisihan terbaru ini, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan: "Kami mengetahui laporan media dan tunduk pada Departemen Luar Negeri Filipina."
Tiongkok menuduh Filipina melakukan pelanggaran dan pengkhianatan, sementara Manila memarahi Beijing atas kebijakan agresi dan manuver berbahaya di dalam zona ekonomi eksklusifnya.
Pengusiran diplomat dapat memperparah pertikaian yang sejauh ini telah memicu perdebatan sengit, protes diplomatik, dan penyerudukan serta meriam air terhadap kapal-kapal Filipina di dua perairan dangkal yang disengketakan, yang paling dekat berjarak lebih dari 850 km (530 mil) dari daratan Tiongkok. .
Ano mengacu pada laporan berita minggu ini tentang dugaan kebocoran panggilan telepon antara diplomat Tiongkok dan laksamana Filipina yang membahas perselisihan di Laut Cina Selatan, yang memuat transkrip yang menunjukkan laksamana tersebut menyetujui konsesi dengan Tiongkok.
Menurut transkrip yang diterbitkan oleh Manila Times, laksamana tersebut menyetujui usulan Tiongkok mengenai "model baru", di mana Filipina akan menggunakan lebih sedikit kapal dalam perjalanan pasokan ke marinir yang ditempatkan di kapal perang yang dilarang terbang di Second Thomas Shoal yang disengketakan, dan memberi tahu Beijing tentang misi sebelumnya.
Reuters belum mendengar percakapan telepon yang dilaporkan dan tidak dapat memverifikasi isi transkrip yang dipublikasikan. Laporan itu mengatakan percakapan itu terjadi pada bulan Januari dan transkripnya diberikan oleh "pejabat tinggi Tiongkok", yang tidak disebutkan namanya.
Ano mengatakan dia mendukung seruan menteri pertahanan agar kementerian luar negeri mengambil tindakan yang tepat terhadap pejabat kedutaan, yang dia klaim merekam percakapan telepon yang diduga melanggar hukum Filipina, termasuk tindakan anti-penyadapan kawat, serta pelanggaran serius terhadap protokol diplomatik. .
“Orang-orang di kedutaan Tiongkok… dan mereka yang bertanggung jawab atas pengaruh jahat dan operasi campur tangan ini harus segera disingkirkan dari negara ini,” katanya.
Pada hari Rabu, juru bicara Tiongkok Lin mengatakan kedutaan besar di Manila telah merilis rincian tentang “komunikasi yang relevan” antara kedua negara mengenai penanganan situasi di Second Thomas Shoal.
Lin, dalam komentar yang dibagikan oleh kedutaan, tidak merinci rincian atau komunikasi apa yang dirilis, atau kapan, namun mengatakan “faktanya jelas dan didukung oleh bukti kuat yang tidak dapat disangkal”.
“Filipina bersikeras menyangkal fakta obyektif ini dan berupaya menyesatkan komunitas internasional,” tambah Lin.
Tiongkok telah lama merasa kesal dengan Filipina yang mempertahankan kehadiran militernya dalam jumlah kecil di kapal perang Sierr yang dilarang terbang e Madre di Second Thomas Shoal, tempat yang telah ditempati sejak tahun 1999 untuk mencoba menopang klaim teritorialnya.
Beijing telah berulang kali mengatakan bahwa Filipina telah setuju untuk menarik kapal tersebut, namun hal ini dibantah oleh Manila.
Analis politik yang berbasis di Manila, Julio Amador, mengatakan pengusiran diplomat harus menjadi bagian dari perangkat diplomasi Filipina dan para pejabat kedutaan Tiongkok telah menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai hubungan kerja mereka dengan para pejabat Filipina.
“Diplomasi didasarkan pada kepercayaan, namun Tiongkok berusaha menjadikannya seolah-olah semua pertemuan antara diplomatnya dan perwakilan pemerintah Filipina adalah perundingan dengan hasil yang mengikat,” katanya.
“Mereka tidak punya hak untuk menuntut Filipina tentang bagaimana Filipina mengelola wilayah yang hak kedaulatannya mereka miliki.”
KEYWORD :Filipina China Masalah Maritim Laut Cina Selatan
